Perizinan Perusahaan Fintech

Dalam kurun waktu 1 tahun sejak Perusahaan Fintech mendaftarkan Sertifikat Bukti, proses selanjutnya adalah mengurus perizinan. Jika dalam batas waktu yang ditentukan oleh OJK, Perusahaan Fintech tidak dapat mengajukan izin, maka bukti terdaftar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Dikutip dari Jasa Pendirian untuk permohonan izin diajukan oleh Direksi Perusahaan Fintech kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan melampirkan:

1. Akta Pendirian Perusahaan.
2. Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham beserta rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
3. Data Pemegang Saham;
4. data Direksi dan Komisaris;
5. Bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisir dan masih berlaku selama proses permohonan izin atas nama bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
6. Struktur organisasi penyelenggara;
7. Pedoman/standar operasional prosedur terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
8.Rencana kerja untuk tahun pertama;
9. Bukti kesiapan operasional berupa bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor, daftar inventaris dan peralatan kantor;
10. Kartu Pajak Perusahaan/NPWP;
11. Surat Pernyataan Rencana Setelmen terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
12. Bukti Pembayaran Biaya Perizinan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *